Percakapan dengan Bur Maras

Sabtu, 3 September 2005 11:15:29 - oleh : Si Gun

Bur MarasSetelah 30 tahun berkubang di industri minyak dan gas nasional, diakui atau tidak, seharusnya dia adalah salah satu otoritas migas di Indonesia. Namun, ia mengaku merasa frustrasi melihat kebijakan migas nasional. Ironisnya, selain pengusaha migas, dia adalah anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah ini. Lebih ironis lagi, dia berasal dari Partai Demokrat yang seharusnya berada di lingkaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Protokol, yang saya sendiri tak mengerti artinya, menghadang saya berbicara langsung dengan SBY," tandasnya berapi-api. Ya, dia adalah Burhanuddin Bur Maras. Konfigurasi menemui Bur di ruang kerjanya yang lebih wah dari presidential suite hotel berbintang lima.

Terhadang protokol bukan berarti ia menjadi masa bodoh dengan persoalan migas di Indonesia. Meski dunia boleh jadi sudah di genggamannya, itu bukan alasan untuk duduk diam menonton rakyat terdera krisis bahan bakar minyak. "Saya terenyuh melihat rakyat kesusahan menghadapi masalah kelangkaan BBM dan turunnya nilai rupiah," ujarnya.

Menurut dia, untuk mengatasi masalah BBM dan lonjakan dolar itu sebenarnya Tuhan sudah memberikan Indonesia karunia berupa deposit migas. "Genjot saja produksi minyak yang pernah mencapai 1,7 juta barel tapi turun terus hingga tak sampai sejuta barel per hari," ujarnya. Sayang, kata dia, penentu kebijakan migas sudah merasa pintar semua sehingga tak mau mendengar orang lain. Ringkasnya, sok pintar.

Ia mencontohkan ribut-ribut soal Blok Cepu, ladang minyak terkaya di Indonesia. "Sudahlah, berhentilah beradu pendapat. Kapan mau berproduksi kalau ribut terus? Rakyat sudah lapar!" tandasnya dengan aksen Palembang yang kental tentang silang pendapat kepemilikan saham di lapangan minyak di perbatasan Jateng dan Jatim itu.

Yang lebih mengherankan kata dia, ada yang berpendapat, kalau bisa usir saja Exxon yang menjadi pemenang tender Blok Cepu. Menurut dia, di tengah sulitnya mengundang investor asing ke Indonesia, gagasan seperti itu sangat konyol. Bagaimana tidak konyol, sebab main usir merupakan praktik tidak fair yang semakin memperkuat kesan Indonesia sebagai tempat kurang aman dan nyaman untuk berinvestasi. Di sisi lain, tempat berinvestasi migas itu tambah banyak. "Vietnam dan Kamboja saja sudah membuka pintu investasi migas. Rusia juga," ungkapnya. Maka, investor akan memilih tempat paling menyenangkan. Yang seharusnya dilakukan Indonesia, kata dia, memikat investor asing migas agar berdatangan ke sini.

Sedangkan untuk mengolah sendiri cadangan migas itu, Indonesia kurang modal. "Kasihan Pertamina. Kemampuan sumber dayanya ada, tapi minus modal," ungkapnya. Pertamina, kata dia, tidak dapat memupuk modalnya sendiri karena dana hasil operasinya menjadi kewenangan Departemen Keuangan. Dengan kondisi itu, tambah Bur, Pertamina masih sulit menjadi tuan rumah industri migas di negerinya sendiri.

Lantas ia menyebut nama Ibnu Sutowo yang ketika menjadi Direktur Utama Pertamina sempat menuai kritik karena menggelar acara ulang tahun Pertamina di Houston, Texas, Amerika Serikat (pusat industri migas di negeri adi daya itu), dan terbang dengan jet pribadi. Sekarang, ujarnya, kita tahu bahwa itulah cara efektif mengundang investor migas. Terbukti, kata dia lagi, investasi dan produksi migas rintisan Ibnu Sutowo itu membuahkan hasil bagi Indonesia. "Sekarang ini apa? Jangankan berusaha memikat investor, membayangkannya saja tidak," kata dia. Lantas yang terjadi adalah penurunan produksi. Ia mengungkapkan, sudah sekitar 10 tahun ini Indonesia tidak pernah membangun kilang minyak (refinery plant) baru.

Dia pun langsung membantah pendapat bahwa penurunan produksi itu disebabkan oleh berkurangnya cadangan migas nasional. Malah cadangan migas itu pernah disebutkan akan habis dalam bilagan tahun. "Siapa yang bilang begitu, apa dia bisa melihat jumlah cadangan migas kita?" tandasnya. Yang sebenarnya terjadi di Indonesia, ungkap pendiri PT Lekom Maras Pengabuan ini, upaya pencarian ladang minyak baru kurang intensif sebab investasi di bidang minyak juga kurang lantaran pembiayaan dalam negeri memang sangat terbatas. Oleh sebab itulah kata dia, investasi asing di bidang migas masih kita perlukan.

Dalam pada itu, Bur menyoroti kebijakan investasi yang mengurangi minat investor asing di bidang migas. Dia menyebutkan soal cost recovery (pengembalian biaya yang dikeluarkan) oleh kontraktor production sharing (bagi hasil) migas. Menurut dia, kebijakan ini sudah lama ditinggalkan oleh negara-negara lain. "Cost recovery ini ketinggalan zaman. Sekarang sudah saatnya digantikan dengan sistem royalti," tukasnya.

Ia menjelaskan, sistem cost recovery tidak praktis karena pemerintah (dalam hal ini Badan Pengelola Kegiatan Hulu Minyak dan Gas, BP Migas) membayarkan kembali uang yang diterimanya setelah ada laporan pengeluaran dari KPS. Selain tidak praktis, lanjutnya, cost recovery juga dapat mengundang sengketa mengenai validitas pengeluaran yang dilaporkan KPS. Lebih repot lagi, kata dia, jika ternyata cost recovery itu ternyata melampaui angka produksi migas yang berarti eksplorasi dianggap rugi.

"Jadi, yang praktis itu sistem royalti. Bagian pemerintah sekian, bagian kontraktor sekian," tandasnya. Sistem royalti inilah yang dipakai industri migas di hampir semua negara, juga di Indonesia untuk pertambangan umum (misalnya kontrak karya batubara, tembaga, emas, dan nikel). Dengan sistem royalti itu, lanjutnya, Pemerintah, mungkin perlu juga mempertimbangkan formula bagi hasil yang lebih menarik bagi investor.

Ia mencontohkan formula bagi hasil migas di Brunei Darussalam yang memberikan 50 persen bagi investor, Malaysia 30 persen, dan Nigeria 50 persen. “Kita melihat sistem royalti itu sama-sama menguntungkan. Jangan maunya menang sendiri," ucapnya. Sedangkan dengan sistem cost recovery yang dipakai Indonesia, paling-paling pemerintah akhirnya hanya mendapat 20 persen. Malah kadang-kadang 10 persen, malah ada yang tak menghasilkan alias rugi.

Kembali ke soal produksi migas yang merosot, menurut dia, masih banyak cara lain untuk meningkatkan produksi BBM di dalam negeri. "Ya, termasuk memanfaatkan lapangan-lapangan tua seperti dilakukan Lekom Maras dan perusahaan migas lain termasuk Pertamina," ucapnya sambil menambahkan bahwa dirinya pun sanggup meningkatkan produksi migas dalam negeri.

Apakah itu berarti ia berminat menjadi Direktur Utama Pertamina yang sedang ramai menjadi perbincangan akan mengganti direksinya? "Wah saya tidak mau lagi. Pertamina itu perusahaan, saya lebih ingin mengabdi kepada rakyat banyak," ungkap anggota DPR asal Partai Demokrat dari daerah pemilihan Jawa tengah VII itu.

Namun, lelaki alumni Teknik Perminyakan New Mexico Institute of Mining and Technology ini mengaku, di DPR pun "Mulut saya sudah berbuih menyuarakan agar kebijakan migas nasional memihak rakyat. Tapi, ya seperti kebanyakan orang Indonesia, semua merasa sudah pintar dan tak perlu lagi mendengar orang lain. Bagaimana seorang diri melawan 549 orang di DPR?"

Meski begitu, ia menegaskan tak akan surut menyuarakan kepentingan rakyat banyak. "Masih ada empat tahun lagi pengabdian di DPR. Saya akan terus berjuang sepanjang waktu yang tersisa," ungkap suami Pamela R Maras, perempuan asal AS, ini.

Pak Bur, tidak seperti minyak dan gas yang suka tersendat, dukungan akan terus mengalir sepanjang memihak rakyat!!!

Share

kirim ke teman | versi cetak

Artikel "Wawancara" Lainnya